Buku Model Pendidikan Pesantren di Tengah Komunitas Hindu merupakan hasil penelitian Tim Peneliti Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara komprehensif model penyelenggaraan pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu, dengan mengambil studi kasus Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Kabupaten Tabanan, Bali.

Fenomena penyelenggaraan pesantren di lingkungan masyarakat yang berbeda agama sejatinya bukanlah hal baru. Selain Bali, praktik serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Muhammad Murtadlo (2015) mencatat keberadaan Pesantren Walisanga di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang didirikan atas inisiatif seorang pastor Belanda bernama Pater Baack. Fakta ini menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi dan mampu tumbuh dalam konteks sosial-keagamaan yang plural.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelenggaraan pendidikan pesantren Bali Bina Insani, terutama terkait tingkat fleksibilitas kurikulum yang dikembangkan. Fleksibilitas tersebut meliputi aspek bahan ajar, asal-usul tenaga pendidik dan kependidikan, latar belakang santri, serta integrasi antara kurikulum pesantren, kurikulum Sistem Pendidikan Nasional, dan kurikulum Kementerian Agama. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pola interaksi sosial yang dibangun oleh pesantren, baik antara kiai dengan masyarakat, santri dengan masyarakat sekitar, kiai dengan tokoh agama lain, maupun kiai dengan tokoh adat setempat.

Interaksi sosial tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial, yakni terciptanya komitmen bersama antara pesantren dan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial, menghindari konflik, serta mencegah terbentuknya pengelompokan sosial yang tidak produktif. Dengan kohesi sosial yang kuat, berbagai persoalan sosial dan keagamaan dapat diakomodasi dan diselesaikan secara dialogis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana model penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Kedua, bagaimana tingkat fleksibilitas kurikulum pesantren yang dikembangkan. Ketiga, bagaimana pola interaksi sosial yang dibangun pesantren dalam rangka memperkuat kohesi sosial dan menciptakan akomodasi sosial di tengah masyarakat multikultural.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu keislaman dan dakwah, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Seiring dengan tuntutan zaman, pesantren mengalami berbagai penyesuaian internal. Jika pada masa lalu lulusan pesantren tidak memerlukan ijazah formal untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, kini masyarakat menuntut adanya pengakuan administratif berupa ijazah. Pesantren pun merespons tuntutan tersebut dengan mengakomodasi sistem pendidikan formal tanpa meninggalkan ciri khas kepesantrenan.

Di sisi lain, banyak pesantren tumbuh “dari bawah”, yakni berangkat dari semangat dakwah dan keinginan kuat tokoh agama Islam untuk menyebarkan ajaran agama. Dalam konteks masyarakat mayoritas non-Muslim, tokoh agama tersebut—yang kemudian dikenal sebagai kiai—dituntut memiliki kemampuan adaptasi sosial dan budaya yang tinggi. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu berbaur dan mengikuti irama budaya lokal, sebagaimana para Walisongo yang menggunakan pendekatan seni dan budaya dalam dakwah Islam di Jawa.

Kiai memiliki peran strategis dalam membangun kohesi sosial melalui penciptaan nilai-nilai kebersamaan, aturan bersama, serta pembagian peran sosial yang adil. Dengan demikian, pesantren tidak dipersepsikan sebagai entitas asing, melainkan sebagai bagian integral dari masyarakat. Penguatan kohesi sosial inilah yang pada akhirnya membentuk mekanisme kolektif dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial (Perkasa & Vidhyandika, 2006).

Pondok Pesantren Bali Bina Insani memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pesantren di Jawa, Nusa Tenggara Barat, atau Kalimantan Selatan yang umumnya berada di tengah komunitas Muslim dan memiliki afiliasi organisasi keagamaan yang jelas, seperti salafiyah berbasis Nahdlatul Ulama (NU), pesantren modern (khalafiyah), atau perpaduan keduanya. Pesantren Bali Bina Insani mengembangkan madzhab “baina”, yakni pendekatan tengah dengan mengadopsi nilai-nilai pendidikan dari Pesantren Gontor, Daarunnajah, dan Nahdlatul Wathon (NW).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, pesantren Bali Bina Insani berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di luar program internal pesantren. Kedua, terdapat sinergi yang kuat antara pesantren dan masyarakat dalam kegiatan umum maupun keagamaan. Ketiga, tingkat keberterimaan masyarakat terhadap pesantren tergolong sangat baik.

Terdapat tiga faktor utama yang menjelaskan tingginya keberterimaan tersebut. Pertama, model penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terbuka dan menghadirkan nuansa keberagamaan yang “soft”, dengan menekankan nilai kebersamaan dan saling menghormati perbedaan sebagai bagian dari prinsip keagamaan yang sakral. Kedua, pengelolaan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara fleksibel dengan membuka ruang bagi pendidikan formal dan nonformal, serta merekrut tenaga pengelola, pendidik, dan kependidikan, termasuk yang berlatar belakang agama Hindu. Ketiga, interaksi internal pesantren mengakomodasi peran guru tanpa melihat latar belakang agama, sementara secara eksternal pesantren menjadi pusat aktivitas pemuda Hindu dan terlibat aktif dalam kegiatan adat serta keagamaan masyarakat setempat.

Akomodasi sosial yang memperkuat interaksi dan interelasi antara pesantren dan masyarakat Hindu-Bali juga difasilitasi melalui forum Bali Democracy Forum (BDF), yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Forum ini menjadi praktik baik (best practice) dalam pengembangan konsep Tolerance Boarding School dan dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan sejenis serta pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan penguatan toleransi melalui pendidikan formal.